12 November 2026 10:45
Jakarta: Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan melalui sistem pemantauan Polri.
Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis 12 November 2026.
Hal itu disampaikan Suyudi saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Dalam paparannya, Suyudi menjelaskan hasil penyadapan diduga dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), SU, hingga Jenderal LSP. Laporan tersebut mencakup laporan harian dan laporan analisis hasil penyadapan.
Suyudi menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut dilakukan melalui sistem LIMS dan PenLink X (PLX). Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.
Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.
Kapolri juga mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Daftar tersebut mencakup Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ungkap Suyudi.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan, mulai dari pemberian perintah, persetujuan, penerusan instruksi, hingga penghapusan data hasil penyadapan.
"Terhadap perbuatan yang diduga terjadi, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka," ujar Suyudi.
Pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
“Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ungkapnya.
Streaming