NEWSTICKER

Tuai Kontroversi, Perppu Cipta Kerja Banjir Penolakan

5 January 2023 18:56

Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan pemerintah masih menjadi polemik. Menurut mantan Ketua MK, penerbitan Perppu melanggar prinsip negara hukum dan seharusnya undang-undang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK diperbaiki melalui revisi, bukan dengan Perppu. 

Sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terus menuai protes keras dari sejumlah kalangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyebut penerbitan Perppu itu melanggar prinsip negara hokum. Jimly menilai penerbitan Perrpu Cipta Kerja berpotensi digunakan sebagai celah untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Pasalnya, penerbitan Perppu tidak sesuai dengan keputusan MK yang menyatakan inkonstitusional pada november 2021 dan wajib diperbaiki dalam waktu 2 tahun. 

Pakar Hukum Ketenagakerjaan UGM Nabiyla Risfa Izzati juga menilai, Perppu No.2 Tahun 2022 ini tidak lebih dari mengulang kesalahan undang-undang cipta kerja yang telah dianulir oleh mahkamah konstitusi. 

"Permasalahannya adalah perubahan formulasi dan memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bagi pemerintah pusat untuk bisa sewaktu-waktu mengubah ketentuan formulasi pengupahan dalam Perppu No. 2 Tahun 2022,” ujar Nabiyla.

Sementara Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari meragukan komitmen DPR untuk mengeluarkan sikap yang tegas soal Perppu. Melihat konstelasi politik di parlemen saat ini menurut Feri, DPR kemungkinan besar akan menyetujui Perppu kontroversial tersebut.

Pimpinan DPR menyebut, penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak dapat menjadi alasan dilakukannya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, karena presiden mengantongi kewenangan dan aturan dalam menerbitkan Perppu. 
 
"Saya pikir tidak ada alasan untuk memakzulkan presiden dengan Perppu, Perppu ada aturannya. penerbitan Perppu bukan cuma jaman pak Jokowi" ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Sementara DPR juga belum menanggapi urgensi diterbitkannya Perppu Cipta Kerja. DPR baru akan membahas Perppu yang menuai sorotan masyarakat tersebut saat dibukanya masa sidang pekan depan.