Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menerapkan standar ganda terkait kebijakan larangan ekspor komoditas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pandangan IMF terkait kebijakan larangan ekspor tertuang dalam laporan bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia' yang dipublikasikan Senin, 26 Juni 2023.
Bahlil mengatakan Indonesia mengapresiasi langkah IMF yang memberikan pandangan dan rekomendasi mengenai pertumbuhan makro ekonomi di dalam negeri. Meski demikian, Bahlil menilai IMF tak perlu ikut campur soal kebijakan yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait hilirisasi.
"IMF melakukan standar ganda. IMF mendukung tujuan hilirasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja. Namun, IMF menentang kebijakan larangan ekspor karena menurut analisanya menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Kedua, berdampak negatif pada negara lain," ujar Bahlil, Senin, 3 Juli 2023.
Lebih lanjut, Bahlil menilai bahwa pemilikiran IMF soal kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia setelah menerapkan hililirasi juga kurang tepat. Apalagi, IMF memprediksi investasi asing atau foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia tumbuh hingga 19 persen pada 2023.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi pada kuartal I/2023 mencapai USD11,96 miliar, di mana investasi asing atau FDI tumbuh 43,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan investasi tercatat juga terjadi di luar sektor hulu migas dan sektor keuangan.
Menurutnya, realisasi tersebut menunjukkan kepercayaan publik global kepada Indonesia dalam menerapkan kebijakan ekonomi dan reformasi birokrasi dalam investasi.
"Sekarang IMF bilang Indonesia rugi? Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dibilang rugi? Tahu gak, dengan kita hilirisasi itu penciptaan nilai tambah sangat tinggi sekali. Sebelum hiliriasi, ekspor nikel cuma USD3,3 miliar pada 2017-2018. Setelah ekspor nikel disetop, Indonesia dapat hampir USD30 miliar pada 2022, itu 10 kali lipatnya," ujar Bahlil.
Selain itu, Bahlil mengatakan pada 2016-2017 defisit neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok mencapai USD18 miliar. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, Indonesia mendorong agar ekspor tak lagi komoditas, melainkan dalam bentuk setengah jadi dan barang jadi. Imbasnya, defisit neraca dagang Indonesia dengan Tiongkok hanya tinggal USD1,5 miliar pada 2022 . Bahkan, Indonesia mencatat surplus USD1 miliar dengan Tiongkok pada kuartal I/2023.
"IMF jangan ngomong ngawur," kata Bahlil.
