NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Ironi Penggantian Hakim Konstitusi

24 November 2022 08:02

Meskipun menuai banyak kritik, kemarin Presiden Jokowi resmi melantik Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Kepresidenan Jakarta. Guntur menggantikan Aswanto yang dicopot oleh DPR.

Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 114 P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan DPR yang ditetapkan 3 November 2022.

Pencopotan Aswanto oleh DPR sebelumnya menuai banyak kritik karena dinilai tidak sesuai prosedur sebab bertolak belakang dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK (UU MK).

Dalam konteks regulasi itu, secara materiel Aswanto tidak sedang diberhentikan dengan atau tidak hormat, sedangkan runtut formilnya juga bermasalah karena tanpa melalui mekanisme yang benar, yakni pengiriman surat dari Ketua MK kepada Presiden untuk selanjutnya diterbitkan keputusan presiden pemberhentian hakim konstitusi.

Selain itu, pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto tentang alasan pencopotan Aswanto kental dengan nuansa politis. Ia menyebut kinerja Aswanto mengecewakan karena terlalu sering membatalkan produk legislasi DPR. Padahal, salah satu tujuan pembentukan MK ialah untuk mengawasi produk-produk legislasi, baik yang dibuat oleh DPR, DPD, maupun presiden.

Pengawasan ini dilakukan agar produk legislasi ketiga lembaga tersebut sejalan dengan pasal-pasal konstitusi. Menjadi tugas dan kewajiban para hakim MK-lah untuk mengkritisi produk legislasi tersebut.

Di samping itu, sesuai kedudukannya, MK merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.