NEWSTICKER

Uji Materi UU Pemilu, MK Batalkan Badan Peradilan Khusus

30 September 2022 12:55

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberadaan Badan Peradilan Khusus yang diatur dalam Pasal 157 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 

Mahkamah Agung menegaskan karena tak ada lagi perbedaan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah maka lembaga tersebut menjadi satu-satunya yang memiliki wewenang memutus perselisihan soal hasil pemilihan umum dengan putusan bersifat final dan mengikat.