Banjir melanda kawasan Jabodetabek pada Selasa, 4 Maret 2025, kemarin. Banjir ini diakibatkan luapan air sungai di beberapa wilayah yang merupakan kiriman dari Bogor, Jawa Barat (Jabar). Solusi jangka panjang tentunya dibutuhkan untuk meminimalkan dampak banjir yang terjadi hampir setiap tahun.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut, bahwa banjir Jakarta sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi atau Pemprov Jakarta. Ia mengatakan tidak akan menyalahkan pihak manapun.
"Banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah. Jadi curah hujan akan menjadi banjir kalau di atas 150. Yang di atas 150 termasuk 180 bahkan ada yang 200 itu semuanya terjadi di atas," katanya.
"Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk mengatasi itu dan tadi kita sudah memutuskan untuk Kampung Siaga Bencana untuk diaktifkan," tambahnya.
Pramono juga menyebut jika upaya jangka panjang untuk mengantisipasi banjir akan terus dilakukan. Ia akan membuka diri untuk berkomunikasi dengan pimpinan daerah sekitar yang juga terdampak banjir.
"Pengerukan dilakukan, sodetan dilanjutkan kembali, sumur resapan tidak lagi dibuat di jalan tetapi di saluran-saluran air. Jadi hal-hal yang kita lakukan kita lanjutkan yang baik-baik. Koordinasi dengan pemimpin daerah lain di Jawa Barat itu harus. Jadi saya akan duduk bersama mereka karena penyelesaian ini tidak parsial hanya Jakarta," jelasnya.
Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan dibutuhkan sinkronasi dalam meminimalisir dampak dari bencana banjir Jabodetabek. Ia juga menyoroti upaya percepatan penanganan infrastruktur wilayah Hilir yang belum juga selesai.
"Sinkronisasi dalam kegiatan misalnya informasi dari BMKG sudah disampaikan ada potensi hujan ekstrem. Ada kemungkinan juga karena para pimpinan daerahnya baru selesai retret di Magelang sehingga konsolidasi tidak maksimal. Yang kedua kita harus lihat adalah bagaimana ke depannya upaya percepatan penanganan infrastruktur yang belum selesai khususnya pada wilayah hilir yang bisa terdampak cukup besar dan cukup lama itu perlu diantisipasi dan diselesaikan segera," kata Yayat.