Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menyebut evaluasi penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan akan memanggil dan mengundang seluruh PPIH dan embarkasi se-indonesia. Pihaknya ingin mengevaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
"Kami mengundang para Kanwil, Kabid Haji, PPIH di Embarkasi, Kepala Asrama, dan seluruh entitas penyelenggara untuk menyampaikan berbagai isu terkait penyelenggaraan haji dalam masa operasional 1445 Hijriah," kata Hilman dalam Program Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Lebih lanjut Hilman menjelaskan, poin-poin yang didapatkan melalui evaluasi akan disimulasikan pada musim haji berikutnya. Mengenai masalah kuota, Hilman menjelaskan pihaknya akan melihat lebih komprehensif dan akan disampaikan kepada publik.
"Ada kebijakan teknis yang diambil oleh Kemenag, yang berbeda dengan putusan
DPR Pada November 2023. In juga ada masalah politik yang saya kira dapat direkonsiliasikan," ujar Hilman.
Dirjen PHU akan menyiapkan argumentasi dari apa yang akan dipertanyakan oleh Pansus Haji. "Kami akan menyiapkan data, dokumen yang terkait dengan kebijakan yang diambil. Karena penentuan kebijakan itu tidak bisa instan ya, tetapi juga diputuskan dengan penuh pertimbangan," ujar Hilman.
"Kemungkinan, sebelum adanya MoU (soal kuota haji) dengan Kerajaan Saudi, kita harus bahas dengan DPR dulu. Padahal biasanya MoU dulu baru ke DPR," ungkap Hilman.
Streaming