Urgensi Penambahan Alutsista vs Kesejahteraan Prajurit TNI

Pemerintah menyepakati penambahan anggaran Kementerian Pertahanan untuk periode 2020-2024 dari USD20,75 miliar menjadi USD25 miliar yang berasal dari pinjaman luar negeri. Penambahan anggaran ini ditujukan untuk pembelanjaan Alutsista TNI oleh Kementerian Pertahanan. Keputusan ini menimbulkan diskursus publik, terutama mengenai prioritas di tengah belum sejahteranya prajurit TNI dan transparansi atas penambahan anggaran pertahanan dalam jumlah yang signifikan. 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menambahkan sejumlah alutsista terbaru bagi TNI, yang juga menambah utang luar negeri Indonesia. Ada Rantis Maung pada 2020, Pesawat Airbus A400M, Kapal Perang Fregat dengan harga Rp4,8 triliun dan Kapal Selam Scorpene dengan harga yang cukup mahal yakni Rp9 triliun.  

Selain itu, ada pesawat tempur Rafale dengan harga yang fantastis Rp1,63 triliun yang dibeli 2022. Lalu radar militer yang harga per unitnya Rp446,8 miliar. Kemudian yang lebih fantastis ada Mirage 2000-5 yang merupakan pesawat tempur bekas Qatar dengan harga Rp12,4 triliun dan 8 unit helikopter angkut berat yang harga satuannya Rp465 miliar.

Pada 2023, Kemenhan juga membeli pesawat tempur F-15EX dengan harga Rp1,37 triliun dan kapal selam Midget dengan harga Rp4,1 triliun.

Belanja gila-gilaan alutsista ini juga sampai memancing sejumlah komentar. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dikatakan sudah angkat tangan. 

"Menkeu sampai angkat tangan utang di sektor Kemenhan besar, itu harusnya seirama dengan perencanaan Kementerian Pertahanan untuk mencapai target yang ingin diraih. Sayangnya utangnya besar, targetnya tidak tercapai," ucap pengamat militer Al Araf. 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan perhatian dalam aspek pertahanan negara. Anggaran untuk aspek pertahanan tercatat terus naik tiap tahun. Mirisnya penggelontoran anggaran yang jorjoran untuk pembelian alutsista ini tidak dibarengi atau bahkan malah jauh tertinggal dari kesejahteraan TNI.

Kenaikan gaji TNI pada 2015 sebanyak 5%, lalu baru kembali naik pada 2019 sebanyak 5?n baru akan kembali naik tahun ini 8%. Isu ini juga sempat disindir saat debat karena bertepatan dengan tahun politik. 

Menurut Kepala Biro Humas Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha, masih ada 100 ribu unit rumah dinas yang belum terealisasi. "Kurang lebih jumlah rumah dinas untuk yang berkeluarga sekitar 350 ribu unit, sedangkan yang belum terealisasi ada sekitar 100 ribu unit," ujarnya.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, juga sempat menyatakan, alokasi anggaran 2024 yakni 30 persen untuk peningkatan profesionalisme prajurit, 30 persen untuk anggaran alutsista dan 30 persen untuk kesejahteraan prajurit. Sisanya akan menjadi prioritas dan cadangan.

“Mungkin itu bisa dianggap 30 persen, 30 persen, 30 persen. Sisanya apa yang menjadi prioritas kami sesuaikan dengan tantangan yang tiba-tiba muncul,” jelas Ali.