Massa Buruh di Berbagai Wilayah Menolak Tapera

Massa buruh di berbagai penjuru wilayah di Indonesia turun ke jalan untuk menolak Tapera. Para buruh pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan soal Tapera ini yang dinilai memberatkan warga. Ribuan buruh dari 60 Serikat Buruh Nasional memadati kawasan Patung Kuda Jakarta menolak Tapera.

Mereka menilai kepemikaran rumah di program tapera tidak jelas. Dana yang dikelola oleh pemerintah pun kerap dikorupsi. Serikat buruh memberikan waktu 7 hari bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspirasi buruh ini.

Sementara di Sleman, Yogyakarta ratusan buruh menolak upahnya dipotong untuk Tapera karena sangat memberatkan buruh menyampikan aspirasinya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Maguwoharjo, Sleman. Massa mendesak kebijakan Tapera untuk ditinjau ulang dan dibuat skema yang lebih realistis.

Di Kabupaten Tangerang, Banten. Buruh dari sejumlah Serikat Pekerja protes di Kantor Bupati Tangerang mereka menila iuran wajib Tapera membebani warga dan apalagi tengah semakin tingginya biaya hidup. Kaum buruh berencana akan terus berunjuk rasa menolak kebijakan Tapera ini

"Kita dengan undang-undang cipta kerja itu tidak lebih besar dari 4%, terus potongan-potongan wajib yang berupa BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, semua yang kalau kurang itu ada sekitar 12%. Sementara kenaikan upah hanya 1,6% tahun ini. terus potongannya ada sekitar di atas dari 7% itu luar biasa di luar pemikiran kawan-kawan buruh," Ungkap Kokom Komalawati, Buruh di Kabupaten Tangerang.

"Saat ini pemerintah seakan-akan memaksakan itu padahal banyak kawan-kawan buruh yang sudah punya rumah tapi upah tetap harus dipotong lagi. Berdasarkan riset Komite Upah Layak bahwa pengeluaran buruh sebulan di Kabupaten Tangerang 3 juta upah buruh itu hanya untuk makan saja. Yang lain-lainnya masih kekurangan. Ini jelas merupakan sebab buruh banyak yang terjerat pinjol. Ditambah kebijakan yang baru dipotong lagi tentunya ini sangat menyesakkan kawan-kawan buruh." Tutur Kokom.