Perludem: Menkumham Tak Bisa Mengoreksi Draf PKPU

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta KPU tak memaksa menuangkan larangan mantan narapidana korupsi dalam Peraturan KPU (PKPU). Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai Menkumham tidak berwenang untuk mengoreksi isi draf Peraturan KPU tentang pencalonan Anggota Legislatif 2019 tersebut. Titi meminta semua pihak menghormati kewenangan dan kemandirian yang dimiliki KPU untuk membuat peraturan dalam PKPU.