.
Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, menyoroti kebijakan Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution yang merazia kendaraan truk pelat nomor Aceh (BL) di perbatasan Aceh Tamiang-Langkat pada Sabtu, 27 September 2025. Sudirman menilai kebijakan ini ambigu dan berpotensi merusak harmonisasi antara dua provinsi yang saling membutuhkan.
“Yang pertama, kita dapat informasi dan bisa melihat di media yang sudah tersebar bahwa yang dirazia itu mobil Aceh. Ini kalimat ambigu dan menjadi multitafsir,” ujar Haji Uma, dalam program Primetime News Metro TV, Selasa, 30 September 2025.
Menurut Haji Uma, masyarakat Aceh yang beroperasi di Medan untuk mengangkut penumpang atau sembako, begitu juga sebaliknya, akan terkena dampak. Kondisi ini, kata dia, menciptakan ketidakharmonisan antara dua daerah yang selama ini saling bergantung.
Bantah Penyebab Kerusakan Jalan
Sudirman juga membantah narasi bahwa kerusakan jalan di Sumut disebabkan oleh
kendaraan dari luar daerah. Ia menjelaskan, sebagian besar jalan yang dilalui adalah jalan nasional, yang merupakan tanggung jawab negara.
Menanggapi klarifikasi dari Dinas Kominfo Sumut dan
Bobby Nasution yang menyebut kebijakan ini lumrah dan hanya imbauan, Sudirman merasa hal tersebut terlambat. Ia menyayangkan tidak adanya sosialisasi atau komunikasi awal antara kedua gubernur.
“Kalau suasananya gaduh begini ,baru Gubernur Sumut menjelaskan secara syok. Kenapa enggak dari tadi atau dari dulu sebelum itu? Kan gubernur ini bertetangga, kenapa tidak ada seruan atau sosialisasi komunikasi ke Aceh?” kata Sudirman.
Sudirman berharap ada kebijakan yang lebih humanis dan harmonis antara Aceh dan Medan. Ia mengingatkan bahwa menyasar hanya pajak tanpa melihat volume perdagangan komoditas barang yang jauh lebih besar akan merugikan Medan itu sendiri.
(Daffa Yazid Fadhlan)