Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya setelah perdebatan sengit dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Arsin diduga menjadi pihak yang paling mengetahui penerbitan sertifikat di atas laut yang kini menjadi sorotan publik.
Rumah kediaman Arsin terlihat sepi. Rumahnya yang berada di bawah jalan tampak mencolok dibandingkan rumah lain di sekitarnya. Mobil dinas desa dan satu unit sedan Honda Civic dengan nomor polisi B 412 SIN, masih terparkir di halaman rumahnya.
Nama Arsin semakin banyak diperbincangkan setelah disebut dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Nusron. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyoroti aset mewah yang dimiliki Arsin. Termasuk mobil Jeep Rubicon.
"Saya masih bingung, Pak Nusron, kenapa Desa Kohod paling banyak sertifikatnya dibanding desa lain? Bahkan saya dengar kepala desanya naik Rubicon. Kami saja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan," ujar Dede Yusuf dikutip dari
Headline News Metro TV pada Jumat, 31 Januari 2025.
Warga Desa Kohod juga mengaku kecewa terhadap kebijakan Arsin. Terutama terkait pengosongan area sepanjang 10 meter dari bibir sungai. Kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan kepentingan sempadan sungai, namun justru berakhir dengan pengurukan sungai yang menyebabkan penyempitan aliran air.
"Jelas warga sangat dirugikan. Peraturan itu seperti dipaksakan, dan kami tidak tahu dasarnya. Tiba-tiba saja peraturan itu muncul," kata Marto, salah satu warga Desa Kohod.
Kasus sertifikat laut yang menyeret Arsin kini juga masuk dalam radar
Kejaksaan Agung. Arsin sebelumnya bersikeras bahwa area pagar laut yang kini dipermasalahkan dulunya merupakan empang.
Hingga kini, keberadaannya masih belum diketahui, sementara publik terus menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus yang tengah diusut.
(Tamara Sanny)