Setop Permanen Tambang di Raja Ampat

Penghentian sementara aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya tidak menjawab masalah. Publik dan aktivis lingkungan mendesak pertambangan di Raja Ampat dihentikan secara permanen. 

"Viral dulu baru dapat justice, ramai dulu baru digubris", itulah yang diungkapkan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menanggapi Kementerian ESDM yang menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel PT Gag di Raja Ampat. 

Meski telah dihentikan sementara, masih ada beberapa izin tambang aktif di Raja Ampat.

"Ini bukan soal PT Gag saja atau soal Pulau Gag saja, tapi saat ini ada lima izin yang aktif, yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM, Kementeriannya Pak Bahlil. Ada di Pulau Gag, ada di Pulau Kawe, ada di Pulau Batangpele, kemudian di Pulau Manuran, lalu kemudian di Pulau Waigeo Besar," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik.
 

Baca juga: Potensi Pidana soal Tambang Nikel di Raja Ampat

Protes aktivitas tambang nikel di Raja Ampat juga datang dari Anggota DPR Komisi VII Dapil Papua Barat Daya yang membidangi sektor pariwisata, Rico Sia. Ia menyebut, masyarakat Raja Ampat tidak butuh tambang, dan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat sudah jelas melanggar dan pemerintah harus tegas mencabut izin tambang di Raja Ampat. 

"Yang jelas-jelas melanggar langsung dicabut (izin tambang), bahkan kalau perlu dihentikan sekarang juga." ucap Anggota DPR Komisi VII Dapil Papua Barat Daya, Rico Sia.

Greenpeace Indonesia juga mendesak pemerintah segera mencabut izin tambang di Raja Ampat yang telah terbukti melanggar dan tidak menerbitkan izin baru untuk pertambangan di Raja Ampat.

Saat ini terdapat lima izin tambang aktif di Raja Ampat, yakni di Pulau Gak, Kawe, Manuran, Pulau Minyaifuin, dan Pulau Batangpele. 

Protes penambangan nikel di Raja Ampat terus bergulir demi menyelamatkan lingkungan dan masyarakat Raja Ampat. Jangan sampai pamor Raja Ampat sebagai surga terakhir di Indonesia menjadi sekedar cerita lama.