Kemensos Mulai Simulasi WFH 1 Hari Tiap Pekan

Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf mengungkapkan pihaknya telah melakukan simulasi skema bekerja dari rumah (Work From Home/WFH). Salah satu opsi yang dikaji adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan. 

"Sedang melakukan simulasi," kata Gus Ipul, biasa dia disapa, dalam program Newsline Metro TV, Kamis, 26 Maret 2026.

Simulasi ini berfokus pada pembagian porsi antara WFO dan WFH agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Namun Kemensos masih menunggu aturan resmi dari Kementerian PAN-RB.

"Tetapi tentu kami akan menunggu ketentuan yang nanti dibuat oleh Kementerian PAN-RB sesuai arahan bapak Presiden. Kita akan menyesuaikan, tetapi kami sudah mulai melakukan simulasi di bawah koordinasi pak Sekjen," tuturnya.

Mensos menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi energi akibat adanya kenaikan tekanan global.  Dalam kebijakan WFH ini, Kemensos juga sudah mulai mengurangi penggunaan AC, listrik, hingga mengurangi rapat.
 

"Dulu waktu efisiensi tahun lalu saja kita bisa mengurangi pembayaran listrik itu cukup besar, bisa sampai Rp1 miliar. Seingat saya itu baru dari listrik saja, belum lagi dengan dari yang lain-lain. Tentu ini akan menyesuaikan nanti," ucapnya.

Tunggu arahan presiden

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa skema WFH telah dibahas secara mendalam dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Proses diskusi antarkementerian telah mencapai titik temu.

Berdasarkan koordinasi terakhir, mayoritas menteri telah memberikan sinyal setuju terhadap satu hari tertentu yang akan ditetapkan sebagai hari WFH nasional. Meski demikian, Tito masih menutup rapat informasi mengenai hari apa yang dipilih, apakah Senin atau Jumat, demi menjaga etika pelaporan kepada pimpinan tertinggi.

"Saya tidak mau menyebutkan harinya dulu. Kemarin sebenarnya sudah hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari yang sama. Namun, hasil rapat ini harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Setelah ada arahan resmi dari beliau, barulah akan diumumkan kepada publik," ujar Tito.