Purbaya Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2026

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen hingga 5,7 persen pada triwulan keempat (Q4) 2025. Target optimis ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 menjadi 5,2 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa data ekonomi terkini sudah menunjukkan tren positif. Ia mencontohkan data retail sales yang tumbuh tertinggi dalam dua tahun terakhir, serta naiknya indeks kepercayaan konsumen. Kondisi ini diperkuat dengan indikasi ekonomi yang membaik, yang secara signifikan juga mengurangi potensi gangguan sosial politik.

Strategi pendorong pertumbuhan dan ketenangan sosial

Purbaya mengatakan, pemerintah memberikan beberapa stimulus ke perekonomian. Pemerintah telah menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan dengan total Rp276 triliun dana ditempatkan di bank.

"Saya pindahkan dari BI ke sistem perbankan, dengan itu saja sudah akan menaikkan permintaan cukup baik," jelas Purbaya, dikutip dari Metro Siang Metro TV, 26 November 2025. Ia menambahkan, dana ini bertujuan menekan suku bunga perbankan ke bawah.

Selain injeksi likuiditas, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan (Oktober-Desember) kepada masyarakat Desil 1 hingga 4. Purbaya meyakini, ketika momentum pertumbuhan tercipta, pemerintah akan memelihara momentum itu terus sehingga ke depannya ekonomi akan tumbuh lebih cepat, dengan prediksi mengarah ke 6 persen pada tahun 2026.
 

Perbaikan iklim investasi dan pengawasan anggaran daerah

Untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih cepat, Kemenkeu kini fokus mengefektifkan belanja pemerintah dan mengatasi hambatan investasi. Pemerintah telah membentuk Satgas untuk percepatan program ekonomi, termasuk memonitor penyerapan anggaran.

"Kita akan menerima laporan dari para pengusaha, problem apa yang mereka hadapi. Nanti kalau dari situ ada peraturan yang harus diberesin, kita serahkan ke Satgas yang membereskan peraturan," kata Purbaya.

Terkait transfer ke daerah, Kemenkeu telah menambah Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp43 triliun pada 2026. Purbaya menegaskan, pemerintah bisa memonitor kondisi keuangan pemerintah daerah setiap bulan.

"Sekarang setiap tahun daerah punya sekitar Rp100 triliun yang tidak terpakai. Sayang, karena bisa dihabisin untuk pembangunan," tegas Purbaya. 

Ia juga menjamin bahwa transfer awal tahun akan keluar sesuai jadwal agar daerah tidak menumpuk uang di akhir tahun. Dengan jaminan transfer tepat waktu, diharapkan penggunaan anggaran daerah bisa tepat waktu dan tepat sasaran mulai tahun 2027.

(Aulia Rahmani Hanifa)