Kementerian PKP bersama Kemenkum Percepat Program Pembangunan 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum (Kemenkum) mempercepat program pembangunan tiga juta rumah melalui harmonisasi regulasi, kemudahan aturan alas hak, serta hibah aset lahan seluas 36 hektare di Tangerang. Puncak peluncuran program ini dijadwalkan berlangsung 30 Juli di Batang, Jawa Tengah.

Pertemuan ini fokus pada proses harmonisasi regulasi termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta penyusunan landasan hukum perumahan yang pro-rakyat. Pemerintah berkomitmen memperluas akses perumahan termasuk mempermudah persyaratan alas hak bagi masyarakat di pedesaan agar bisa menerima bantuan.

"Kita tahu Pak Prabowo sangat concern untuk perumahan rakyat. Makanya dibentuk Kementerian Perumahan. Dan satu program andalannya adalah program BSPS yaitu bedah rumah. Itu dibuktikan dengan peningkatan anggaran yang luar biasa. Tahun lalu 45.000 rumah yang dibedah, tahun ini 400.000 rumah." kata Menteri PKP, Maruarar Sirait, dikutip dari tayangan Metro Siang, Metro TV, Rabu, 22 Juli 2026.
 

Selain itu Kementerian Hukum turut mendukung penuh dengan menghibahkan aset lahan seluas 36 hektare di Tangerang untuk pembangunan perumahan rakyat. Puncak rangkaian program selanjutnya dijadwalkan akan diluncurkan 30 Juli mendatang di Batang, Jawa Tengah, mencakup puluhan ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Bahwa tujuan pembentukan BLU (Badan Layanan Umum) itu karena kan kayak seperti tadi, kami menyerahkan aset Kementerian Hukum untuk dibangun rumah susun umpamanya. Sementara satker di Kementerian PKP belum ada yang sifatnya pelayanan. Jadi karena itulah kita dorong pembentukan itu." ucap Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.