NEWSTICKER

UU PDP Wujud Kehadiran Negara Melindungi Warga di Ranah Digital

20 September 2022 19:35

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-undang. Menteri Komunikasi & Informatika, Johnny G Plate menegaskan aturan ini akan menjadi payung hukum untuk menindak pelanggar tata kelola data pribadi, serta wujud hadirnya negara dalam melindungi hak warga di ranah digital.

Wakil ketua komisi 1 DPR RI, Abdul Haris Almasyahri mengatakan Undang-undang PDP mengatur tentang ketentuan transfer data lintas negara, serta mengatur sanksi-sanksi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atas kelalaian pengelolaan data pribadi. 

Pembangunan infrastruktur digital yang masif telah menciptakan anomali di ruang digital, di satu sisi terjadi peningkatan besar-besaran akses warga terhadap internet. Namun di sisi lain perkembangan teknologi informasi juga menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh peretas yang tidak bertanggung jawab.

Dengan UU PDP apabila terjadi kebocoran data pribadi maka penyelenggara yang tidak mematuhi prosedur dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana.