Fact Check: Tuai Polemik, Masih Perlukah OTT KPK?

Sepanjang 2022, KPK sering melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah instansi untuk menindak kasus korupsi. Namun, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik cara kerja KPK tersebut hingga menuai polemik di tengah masyarakat.

Luhut menyebut tindakan kerja KPK yang sering melakukan OTT hanya membuat citra Indonesia menjadi buruk. Bahkan, kritikan pedas tersebut mendapat dukungan.

"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintah agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD.

Namun, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto menganggap OTT masih diperlukan sebagai salah satu bentuk penindakan korupsi. Begitu juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang menyebut penindakan korupsi dengan OTT akan berkurang apabila langkah pencegahan korupsi berjalan dengan baik. 

Pasalnya, jumlah kasus korupsi yang terjerang OTT KPK sepanjang 2022 tak main-main. Untuk jenis kasus korupsi yang paling sering ditangani KPK adalah 867 kasus penyuapan, 274 kasus pengadaan barang dan jasa, 57 kasus penyalahgunaan anggaran dan 27 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).