Presiden Joko Widodo lagi-lagi menegur keras jajarannya. Kali ini kembali tentang persoalan ego sektoral antarkementerian dan lembaga. Bermula dari kekesalan Presiden tentang lambatnya pengurusan sertifikat tanah masyarakat. Kepala Negara mencontohkan suku Bajo yang tidak kunjung memperoleh sertifikat lahan.
Penyebabnya tidak adanya komunikasi yang baik di antara kementerian-kementerian terkait. Dalam hal ini, menyangkut kerja tiga instansi; Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Presiden juga jengkel karena proses pemberian hak guna bangunan untuk lahan yang luas hingga berhektare-hektare dapat rampung dengan cepat, tetapi sebaliknya, untuk tanah dengan luas beberapa meter persegi yang notabene dimiliki masyarakat kecil tidak kunjung tuntas.
