Pengakuan Presiden Joko Widodo yang menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara di hadapan pemimpin media, Selasa (30/5/2023) lalu, mengundang hujan kritik. Sejumlah pihak menyatakan pernyataan Presiden Jokowi ini dinilai bisa menghancurkan demokrasi.
Secara terbuka di hadapan sejumlah pemimpin media, Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Jokowi beralasan dirinya sedang mengupayakan Indonesia menjadi negara maju.
Hal itu dilakukan untuk memastikan berlanjutnya kebijakan strategis nasional seperti pengembangan ekonomi dan pembangunan IKN. Namun benarkah Presiden Jokowi tidak akan cawe-cawe dalam politik praktis di pesta demokrasi?
Jika maksud pernyataan Presiden Jokowi itu hanya sebatas untuk memastikan kelancaran pemilu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai pernyataan Jokowi yang akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak perlu dipersoalkan.
Namun siapa yang bisa menjamin Presiden Jokowi dengan segala kewenangan yang dimilikinya tidak tergoda ikut campur dalam politik praktis? Diksi cawe-cawe yang dilontarkan Presiden Jokowi dengan alasan ingin memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil dinilai multi-tafsir dan punya banyak makna.
Kekhawatiran manuver Presiden Jokowi juga disuarakan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha yang mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, langkah dan sikap Presiden Jokowi dinilai sangat kasar dan ikut campur dalam kandidasi.
