Wakil Panglima TNI Maruli Simanjuntak Perkuat Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Sebatik

Wakil Panglima TNI yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk mengawasi serta mengevaluasi langsung kinerja Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia.

Setibanya di Pulau Sebatik menggunakan helikopter dari Kota Tarakan, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak disambut langsung oleh jajaran Forkopimda Pemkab Nunukan, Polres Nunukan, Lanal Nunukan, Kodim Nunukan, serta para tokoh masyarakat setempat.

Dalam agenda peninjauan tersebut, Jenderal Maruli menyambangi sejumlah sarana strategis dan fasilitas umum di kawasan perbatasan. Di antaranya adalah Patok Perbatasan PB-02, Pos Pengamanan Perbatasan, Pos TNI Angkatan Laut (Posal), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, hingga meninjau progres pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
 

Pemerintah bersama TNI berkomitmen untuk terus memperkuat pertahanan sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa peninjauan lapangan ini krusial untuk memastikan kondisi riil pertahanan dan sarana pendukung perbatasan, melengkapi koordinasi yang sebelumnya telah dilakukan secara daring.

"Saya ingin melihat secara langsung dan berkomunikasi langsung. Walaupun sebelumnya sebetulnya saya sudah video conference dengan seluruh kepala PLBN, kita sudah mencari informasi dari para Dandim, pangkalan Angkatan Laut, serta pangkalan Angkatan Udara yang berhubungan dengan perbatasan. Sehingga saya ingin memastikan langsung kondisi di lapangan agar program-program kita nanti dapat berjalan dengan baik," kata Maruli, dikutip dari tayangan Headline News, Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Hasil dari evaluasi dan pemantauan langsung ini nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan penguatan pertahanan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan terdepan NKRI.