Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Jadi Mesin Ekonomi Baru di Desa

Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) sedang menyiapkan rencana embrio Hub Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat konsolidasi, interkoneksi dan orkestrasi antar kopdes Merah Putih dari berbagai daerah di seluruh wilayah di Indonesia.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengharapkan koperasi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dapat berkontribusi sebagai 'kakak asuh' guna memperkuat teknis permodalan, pelatihan manajemen, suplai barang dan jasa, serta menjadi buyer offtaker produk pertanian, perkebunan, dan usaha rakyat dari anggota Koperasi Merah Putih. 

Dengan menjadi 'kakak asuh' dari Kopdes Merah Putih di daerah masing-masing akan adanya pendampingan usaha hingga tercipta peningkatan keterampilan dari para pengelola, sehingga koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan lebih baik sesuai asta cita Presiden Prabowo Subianto.

Menkop juga akan mengkonsolidasikan koperasi-koperasi kembali masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, dan juga perkreditan, untuk proses pembiayaan. Termasuk salah satunya mengkonsolidasikan kekuatan koperasi untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang akan mengatur Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional.
 

Baca juga: Presiden Prabowo Sambut Kunjungan Ketua MPR Tiongkok Wang Huning

Menkop menekankan dengan terciptanya kembali Koperasi Merah Putih bukan berarti akan menghilangkan koperasi-koperasi eksisting lainnya, yang sudah ada maupun pelaku usaha lain. Presiden Prabowo Subianto meminta gerak cepat agar koperasi di Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dari BUMN dan swasta.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan, saat ini Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai holding BUMN mengelola aset hingga Rp16.000 triliun. Sementara koperasi hanya mengelola aset di kisaran ratusan triliun. 

"Keadilan yang diharapkan dari para pendiri republik bahwa sebenarnya swasta, BUMN, koperasi itu harus sama. Enggak boleh pertumbuhan ekonomi itu hanya segelintir orang," tegas Ferry.

Volume usaha koperasi dinilai masih kecil karena dominan bergerak di sektor simpan pinjam. Padahal pada masa sebelum Indonesia terikat perjanjian IMF, koperasi pernah bergerak di industri manufaktur, distribusi, hingga produksi tekstil dan memiliki bank. Koperasi kini terpaksa bertahan di sektor simpan pinjam karena tidak mampu bersaing dengan swasta dan BUMN. 

Partisipasi masyarakat, terutama anak muda untuk menjadi anggota koperasi juga semakin rendah. Untuk itu, Kementerian Koperasi saat ini mendorong reformasi transformatif termasuk rebranding agar koperasi bisa menyasar generasi muda.