Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil kajian kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR periode 2019-2024. Hasilnya, kader PDI Perjuangan dan Golkar terbanyak tak lapor harta kekayaan.
Data itu dibagikan peneliti ICW, Kurnia Ramadhana yang menyebut pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang paling banyak tidak patuh melaporkan LHKPN ialah PDI Perjuangan dan Golkar. Dua partai politik ini menyumbang masing-masing sebelas kader.
Kedua partai diketahui merupakan parpol dengan jumlah kursi terbanyak di Senayan. PDI Perjuangan dengan 128 kursi, sedangkan Golkar memiliki 85 kursi dari hasil pileg 2019.
ICW juga menyoroti bahwa PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai politik yang memasukkan pengaturan LHKPN dalam AD/ART. Namun data ICW justru membuktikan bahwa aturan itu tidak dijalankan dengan baik.
