Wacana perubahan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) dari proposional terbuka menjadi tertutup masih berada dalam tahap menunggu persetujuan Mahkamah Konstitusi (MK). PSI menjadi salah satu partai yang menolak sistem proposional tertutup di Pemilu 2024.
"PSI menyampaikan, bahwa original inten dalam UUD 1945, maupun UU Pemilu, keduanya mau proposional terbuka," Direktur LBH PSI, Francine Widjojo dalam Primetime News Kamis (23/2/2023).
Pemilu dengan sistem proposional tertutup merupakan pemilihan dengan sistem pencoblosan partai politik tanpa mengetahui siapa calon yang diusung partai tersebut. Francine menegaskan, hal tersebut sangat bertentangan dengan kedaulatan yang sebenarnya yaitu berada ditangan rakyat.
"Kita kan sudah tiga periode menggunakan sistem ini (proporsional terbuka), sudah terbukti setiap periodenya partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin meningkat," Waketum Partai Gerindra, Habiburrokhman dalam Primetime News Kamis (23/2/2023).
Namun, Pemilu dengan sitem proposional terbuka digadang-gadang sebagai langkah pemborosan dan kesempatan politik uang untuk bermain.
"Konsekuensi dari sistem terbuka ini, ya mahal, politik uang, itu memang benar dan kita harus mengakuinya. Akan tetapi, bukan berarti dengan membunuh sistemnya," lanjutnya.
Kekurangan dari sistem pemilu proporsional terbuka selain memerlukan biaya besar, itu juga bisa menjadi kesempatan adanya politik uang. Namun, tidak bisa menjadi dasar untuk merubah sistem tersebut. Yang perlu diubah bukanlah sistemnya melainkan meningkatkan kualitas sistem tersebut.
Pemilu merupakan ajang pesta demokerasi bagi rakyat. Apabila sistem proposional tertutup implementasikan maka akan membuat demokrasi di Indonesia mati.
