Progres Terkini Sekolah Rakyat Jelang Pembukaan

Jakarta: Pemerintah Indonesia tengah memacu salah satu program pendidikan paling ambisius dalam satu dekade terakhir yaitu Sekolah Rakyat. Program tersebut dicanangkan sebagai solusi untuk menjawab ketimpangan akses pendidikan di kalangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, program ini ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 dan menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto di sektor pendidikan. Proyek ini bukan hanya simbol komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi juga upaya konkret untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan formal.

Pada tahap pertama, proyek ini mencakup renovasi dan pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa hingga akhir Juni 2025, progres fisik pembangunan secara nasional telah mencapai 83 persen. Di beberapa lokasi seperti Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Jakarta Timur, progres bahkan telah menyentuh angka 92 persen.

“Secara umum, lokasi lainnya berada di kisaran 88 hingga 90 persen. Kami terus memastikan agar semuanya rampung tepat waktu,” ujar Dody. 

Bersamaan dengan pembangunan fisik, Kementerian Sosial juga tengah menyiapkan proses operasionalisasi. Mulai dari asesmen gedung tambahan hingga rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan. Pada tahun ajaran 2025/2026, lebih dari 20.000 siswa dari keluarga miskin ditargetkan mulai bersekolah di Sekolah Rakyat.
 

Tonto Juga: Kemensos Selesaikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat

Yang menarik, pemerintah menerapkan pendekatan lokal dalam pemilihan tenaga pengajar. Artinya, guru dan kepala sekolah yang direkrut berasal dari daerah yang sama dengan lokasi Sekolah Rakyat. Misalnya, jika sekolah berada di Kulon Progo, maka gurunya juga dari Kulon Progo.

Selain itu, seluruh Sekolah Rakyat akan didukung oleh koneksi internet berkecepatan tinggi. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa infrastruktur digital ini akan mendorong konsep smart school agar anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengakses pembelajaran modern yang setara dengan sekolah unggulan di daerah lain.

Penentuan lokasi Sekolah Rakyat menggunakan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pemetaan aset milik Kementerian Sosial serta pemerintah daerah. Wilayah Jawa menjadi yang paling padat distribusinya karena lebih dari 50 persen populasi miskin nasional berada di sana, mayoritas bekerja di sektor informal pertanian.

Berikut sebaran tahap awal Sekolah Rakyat 

• Sumatra: 22 titik
• Jawa: 48 titik
• Kalimantan: 4 titik
• Sulawesi: 15 titik
• Bali & Nusa Tenggara: 4 titik
• Maluku: 4 titik
• Papua: 3 titik

Sobat MTVN Lens, ini adalah langkah nyata negara dalam memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan merata, khususnya bagi anak-anak dari kelompok rentan. Namun, efektivitasnya tentu tetap menunggu evaluasi jangka panjang.

Lantas, menurut kamu, apakah Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia?

Jangan lupa tonton MTVN Lens lainnya hanya di Metrotvnews.com.

(Zein Zahiratul Fauziyyah)