Bedah Editorial MI: Efisiensi Mesti Sentuh Esensi

Efisiensi memang tidak sama dengan penghematan. Sekadar berhemat membuat kita bisa menomorduakan hasil, sedangkan efisiensi sebaliknya. Bahkan secara bahasa, efisiensi berarti menempatkan hasil atau tercapainya tujuan di depan sumber daya. Maka, efisiensi tidak berkompromi pada hasil. Hasil tidak boleh hanya hampir tercapai, apalagi tidak.

Pemahaman efisiensi itulah yang mutlak diterapkan pada efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo. Dengan sumber pendapatan yang menyempit, sedangkan program dan jumlah anggota kabinet semakin besar, kita sepakat bahwa efisiensi anggaran diperlukan.

Terlebih, selama ini sudah menjadi kebiasaan di banyak kementerian/lembaga, anggaran justru diboroskan untuk perjalanan dinas, rapat di luar kantor, seminar, dan berbagai acara seremonial. Dengan begitu, instruksi efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo pada 22 Januari lalu memang perlu.

Namun, yang jadi soal, target efisiensi Rp306 triliun nyatanya ikut berimbas pada program yang lebih luas. Gambaran paling jelasnya ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dipangkas sebesar Rp81,38 triliun, anggaran Kementerian PU di pagu 2025 tinggal tersisa Rp29,57 triliun. Akibatnya, 21 proyek infrastruktur terimbas, termasuk pembangunan 14 bendungan dan 1 bangunan pengarah ruko, revitalisasi danau dan situ, juga pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.550 hektare.

Memang, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa proyek-proyek yang dalam skema multiyears contract itu bukan sama sekali berhenti, melainkan direlaksasi alias dimundurkan penyelesaiannya.
 

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur IKN Terus Berlanjut Meski Anggaran Dipangkas

Dikorbankannya program-program infrastruktur sejenis itu menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR tidak melihat program tersebut krusial bagi ketahanan pangan dan ketahanan negara. Padahal, dengan perubahan iklim, sejak beberapa tahun lalu pakar-pakar dunia telah mengingatkan soal krisis pangan dan wabah penyakit. Setiap negara didorong untuk meningkatkan kemandirian pangan dan memperbaiki sistem kesehatan.

Sebab itu, ketika pekan lalu Presiden Prabowo menginstruksikan perombakan target efisiensi, maka saatnya membuat penghitungan yang lebih cemat. Kemarin, sejumlah komisi di DPR telah kembali menggelar rapat dengan kementerian/lembaga (K/L) untuk membahas efisiensi anggaran. Delapan K/L yang rapat kemarin memang bukan terkait dengan pertahanan dan ketahanan negara.

Karena itu, kita mendesak agar penghitungan kembali target efisiensi juga dilakukan pada kementerian-kementerian tersebut, termasuk Kementerian PU, Kementan, Kemenhan, dan bahkan Basarnas yang menunda pengadaan alutsista SAR akibat efisiensi 50%.

Sekali lagi kita tekankan, efisiensi anggaran tetaplah harus berpijak pada hasil keseluruhan program. Bukan sekadar mengejar hasil satu-dua program.

Tanpa keadilan dan keberimbangan pada efisiensi anggaran, pemerintah sebenarnya mempertaruhkan ketahanan dan pertahanan negara. Rakyat dihibur lewat perut, sedangkan matanya ditutup dari ancaman krisis lebih besar yang terus mengintai.