PDIP Siapkan 17 Nama Jadi Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto

Kuasa hukum Hasto Ronny Talapessy mengumumkan 17 nama yang akan mendampingi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tim pengacara dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku tersebut. Mereka adalah,

1. Todung M. Lubis sebagai koordinator,
2. Maqdir Ismail
3. Ronny B. Talapessy
4. Arman Hanis
5. Febri Diansyah
6. Patramijaya
7. Erna Ratnaningsih
8. Johannes Oberlin. L Tobing
9. Alvon Kurnia Palma
10. Rasyid Ridho
11. Duke Arie W
12. Abdul Rohman
13. Triwiyono Susilo
14. Willy Pangaribuan
15. Bobby Rahman Manalu
16. Rory Sagala
17. Annisa Eka Fitria Ismail

"Saya sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional diberikan tugas untuk menyampaikan sikap resmi partai yakni: pertama, kami menegaskan bahwa partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK dan akan masuk dalam tahap persidangan pada Jumat, 14 Maret 2025," kata Ronny dalam konferensi pers, Rabu, 12 Maret 2025.

"Kedua, partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia," tambahnya.
 

Baca:  Kongres VI PDIP Diundur Lagi

"Ketiga kami meyakini proses yang sedang berjalan adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDIP dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai," jelasnya

Ronny menambahkan sikap dan pemahaman tersbeut bukan tanpa dasar, melainkan pihaknya menemukan pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) mengenai adanya proses tahapan dan proses hukum yang dipaksakan.

"Prinsip-prinsip keadilan penyiasatan hukum acara hingga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan tanpa malu-malu oleh pihak-pihak yang berada di KPK saat ini. Bahkan kita belum lupa proses penetapan tersangka ini diwarnai pula oleh aksi-aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi-aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan hukum yang memperdaya dan mengatas namakan kader-kader partai," ungkapnya.

"Kami untuk menggugat kepemimpinan partai lebih vulgar lagi. Operasi politik terhadap PDI Perjuangan dan kriminalisasi terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto sampai harus menggunakan lembaga survei Untuk menggiring opin publik, pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut tentu saja mencederai cita-cita ideal penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi," sambungnya.

Kata dia, praktik ini sebenarnya kerap terjadi terhadap sejumlah politisi lainnya. Karenanya PDIP akan melawan praktik-praktik buruk pembajakan KPK.

"Kami meyakini ini adalah bagian perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai partai," pungkasnya.