Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sukses mempertahankan akuntabilitas tata kelola keuangan negara dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Opini tertinggi dalam audit tata kelola keuangan tersebut diberikan BPK atas Laporan Keuangan KKP untuk periode audit tahun 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama sejumlah pimpinan lembaga lainnya.
"Kami berempat, jadi Menteri Kelautan Perikanan, Menteri Kehutanan, Menteri PKP, dan Kepala Badan Karantina itu memenuhi undangan BPK untuk penyerahan laporan keuangan audit BPK periode 2025. Alhamdulillah kami berempat itu mendapatkan opini
WTP, Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Trenggono dikutip dari
Headline News, Metro TV, Rabu 5 Agustus 2026.
Capaian prestisius ini disambut positif dan menjadi dorongan moral bagi kementerian. Trenggono menyatakan bahwa opini WTP tersebut merupakan motivasi bagi seluruh jajarannya untuk terus memperbaiki serta mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan secara konsisten.
Ke depannya, KKP tidak ingin cepat berpuas diri. Trenggono menegaskan bahwa kementeriannya menargetkan agar seluruh rekomendasi catatan dari hasil pemeriksaan BPK dapat segera dituntaskan.
Streaming