Kabupaten Mimika menegaskan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Freeport Indonesia dan YPMAK. Ketiga pihak dinilai harus saling mengawasi dan memberikan informasi agar program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Bupati Mimika, Johannes Rettob menyatakan MoU ini akan menjadi dasar bagi ketiga lembaga untuk melaksanakan program secara terintegrasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, pengawasan otomatis dapat berjalan dengan lancar. Sementara pengaturan terkait mekanisme pengawasan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Bupati juga menyoroti tantangan pembangunan di Mimika. Biaya transportasi yang besar menjadi kendala utama dalam membangun
infrastruktur. Apalagi Mimika memiliki wilayah yang sangat luas, serta topografi pegunungan tinggi dan pesisir yang hanya bisa diakses melalui sungai.
“Satu tantangan terberat pembangunan di Papua, apalagi di Kabupaten
Mimika, adalah dengan luas wilayah 21 ribu kilometer persegi, dengan daerah yang gunung-gunung 4 ribu feet ke atas, kemudian ada daerah-daerah pesisir pantai yang harus melalui sungai dan lain-lain yang membutuhkan biaya yang sangat besar.” kata Bupati Mimika, Johannes Rettob, dikutip dari tayangan
Metro Siang, Metro TV, Kamis, 18 Juni 2026.
Ketidakmerataan akses dan biaya transportasi yang tinggi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama.
“Jadi pembangunan di Papua itu transportasinya memang sangat besar, sehingga jangan sampai orang berpikir bahwa ini APBD besar tapi daerah masih tetap miskin. Kami terus berusaha untuk meningkatkan yang pertama meningkatkan indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup untuk kesehatan, bagaimana anak-anak ini pembangunan infrastruktur semua masyarakat bisa mendapatkan rumah layak huni, ini mungkin nanti ke depan kita coba diskusikan.” ucapnya.
Streaming