16 February 2018 19:51
Revisi KUHP yang memuat tentang pasal penghinaan kepala presiden berpotensi membuat kepala pemerintahan kebal kritik. Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku khawatir jika dihidupkannya kembali pasal tersebut membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.
\r\n
Streaming