7 April 2017 11:28
Jalan pemerintah memangkas peraturan yang menghambat investasi maupun kegiatan ekonomi tak begitu mulus. MK memutuskan pemerintah harus menempuh jalur hukum melalui judisial review di MA bila ingin membatalkan peraturan daerah maupun peraturan menteri dan hal ini sesuai perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.