17 December 2022 19:10
Presiden Joko Widodo meminta Bawaslu untuk waspada akan berbagai ancaman Pemilu 2024. Bawaslu diminta merespons cepat berbagai potensi gesekan dan kecurangan.
Bawaslu memiliki peran sentral untuk memastikan Pemilu berjalan dengan lancar, jujur, adil dan berintegritas. Ada sejumlah ancaman di depan mata yang harus dihadapi oleh Bawaslu, yakni polarisasi, politisasi agama, politisasi ras, politik identitas hingga politik uang.
Selain itu, Presiden Joko Widodo berpesan kepada Bawaslu untuk mengawasi penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dikarenakan DPT selalu menjadi bahan perdebatan di setiap Pemilu.
Jokowi menilai, permasalahan DPT menjadi perkara yang penting. Karena jika DPT tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, dampaknya akan menurunkan legitimasi hasil Pemilu 2024. Presiden Jokowi menyebut bahwa adanya kelemahan Indonesia dari segi data karena banyaknya jumlah penduduk di Indonesia.
Di hadapan ribuan pengurus Bawaslu, Presiden Jokowi juga meminta ada pemetaan potensi gesekan sosial di setiap daerah. Termasuk ancaman politisasi dan politik identitas.
Lalu, Jokowi juga meminta Bawaslu fokus pada pencegahan dan mitigasi dengan membuat indeks kerawanan pemilu. Indeks itu bisa menjadi dasar Bawaslu untuk membuat program ke depannya.
Bawaslu juga diminta berhati-hati dan melakukan pengawasan yang ketat, karena pemilu 2024 adalah pemilu terberat. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan jangan tunggu membesar.