15 December 2019 19:19
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng meminta pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah terkait pembentukan Omnibus Law. KPPOD menilai dengan diterapkannya Omnibus Law maka akan memangkas berbelitnya perizinan dan investasi di daerah.
Streaming