BNPP dan Kementerian PKP Renovasi 1.000 RTLH untuk Warga Sitaro

Pemerintah Indonesia terus memperkuat kehadiran negara di wilayah garda terdepan melalui peningkatan kualitas hunian masyarakat. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyalurkan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung para penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan program bedah rumah. Kunjungan strategis ini bertujuan memastikan bantuan hunian layak benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan di Pulau Siau, mengingat wilayah ini merupakan daerah perbatasan langsung dengan Filipina.

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan pembangunan di daerah perbatasan. Sitaro sendiri mendapatkan alokasi bantuan 1.000 rumah, sebuah lonjakan signifikan mengingat pada tahun-tahun sebelumnya jumlah bantuan untuk wilayah perbatasan ini tidak ada.

Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk wilayah perbatasan dari total 400.000 unit program di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan wilayah perbatasan sebagai buffer zone keamanan dan pertahanan nasional.
 

Baca juga: Sentuhan Negara di Sitaro, Rumah Layak Huni Dihadirkan untuk Warga Perbatasan

Menteri PKP menekankan bahwa anggaran kementeriannya saat ini sangat berorientasi pada kepentingan rakyat. Dari total anggaran yang mencapai lebih dari Rp10 triliun, sebanyak 80 persen atau lebih dari Rp8 triliun dialokasikan khusus untuk program bedah rumah.

"Kenapa kita ingin anggaran kita itu bukan untuk rapat-rapat di hotel atau berjalan ke luar negeri, tapi untuk urus rakyat," tegas Menteri PKP, Maruarar Sirait.

Selain bantuan rumah, kunjungan ini juga membawa kabar baik bagi infrastruktur energi di Sitaro. Merespons kebutuhan masyarakat setempat, Menteri PKP secara langsung berkoordinasi dengan Direktur Utama PLN untuk merealisasikan bantuan mesin genset berkapasitas 1.000 kWh bagi Kabupaten Sitaro.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga secara fisik melalui rumah yang layak, tetapi juga menjamin ketersediaan energi yang mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan, pemerintah optimistis nasionalisme dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan akan semakin kokoh.