Editorial Parlemen: Pemerataan Kualitas Kesehatan Butuh Komitmen Bersama

Di tahun 2023, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi sebagai potensi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan prediksi usia produktif sekitar 68%. Capaian tersebut hanya bisa terealisasi jika ditopang sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari pembangunan di bidang kesehatan. Kesehatan tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga menjaga keberlangsungan masa depan generasi penerus bangsa. 

Sementara saat ini selain kualitas kesehatan belum optimal, kesenjangan sektor kesehatan juga masih terjadi. Disparitas capaian pembangunan kesehatan antar daerah menjadi tantangan dalam meningkatkan status kesehatan di Indonesia. 

Pemberian layanan kesehatan yang prima bagi warga negaranya menjadi tanggung jawab negara. Bukan hanya biaya perobatan yang murah, bahkan gratis, namun, infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan seperti fasilitas kesehatan mulai tingkat pratama dan tenaga medis yang berkualitas terus disuarakan DPR RI. 

Penguatan infrastruktur kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat primer perlu menjadi fokus dalam pembangunan kesehatan nasional. Pasalnya, rendaknya kualitas sektor kesehatan di suatu daerah cenderung memengaruhi tingginya angka kasus penyakit, terutama penyakit menular. 

Misalnya di provinsi Papua Pegunungan. Memiliki angka kasus stunting dan penyakit menular yang tinggi. Pembangunan sektor kesehatan di sini menjadi pekerjaan rumah yang besar baik penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, sarana dan prasarana pendukung, serta para tenaga medis. 

Rumah sakit yang sudah ada di Papua Pegunungan saat ini dengan status rumah sakit kabupaten atau tipe C harus dinaikkan menjadi rumah sakit provinsi atau tipe B. 

"Dukungan yang konkret bagi provinsi ini (Papua Pegunungan) akan kita berikan agar nantinya ke depan pembangunan di sektor kesehatan bisa berjalan dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Kurangnya fasilitas kesehatan dengan alat-alat kesehatan yang memadai juga terjadi di Kalimantan Utara. Di RSUD Tarakan sebagai rumah sakit rujukan dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Utara seharusnya sudah dilengkapi alat-alat kesehatan berteknologi canggih. 

Selain itu, pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara harus ditopang sumber daya manusia berkualitas, terutama ketersediaan dokter spesialis. "Semua peralatan yang dibeli itu didahului oleh suatu anggaran pendidikannya, jadi begitu dia telah menyekolahkan orang, sudah ada yang sedang sekolah, baru beli alatnya," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin.

Komitmen dari setiap pemangku kepentingan sangat menentukan untuk memastikan status kesehatan di masyarakat bisa meningkat dan merata. Itu sebabnya, konvergensi yang baik dari pemerintah pusat ke derah juga perlu.