15 December 2016 21:04
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan kelemahan UU MD3 itu selalu dibuat ketika hasil Pemilu sudah diketahui. Seharusnya ketika hasil belum keluar, UU itu dibuat. Refly juga menyebut bahwa UU MD3 ini selalu titik gaduhnya di soal pimpinan.
Streaming