Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar pemerintah mengawasi semua rumah ibadah dinilai berlebihan. Meski BNPT berdalih pengawasan sebagai cara mencegah konten radikal dan negatif, tapi mengawasi disebut sebagai tanda tidak percaya kepada pengurus rumah ibadah.
"Maksudnya tentu kita paham, tapi pengertian kontrol mengawasi itu berlebihan," ujar Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla dalam Primetime News Metro TV, Kamis 7 September 2023.
JK menjelaskan, masjid sudah memiliki mekanisme sendiri dalam melakukan pengawasan. Ia mencontohkan, pembicara yang memiliki paham radikal dipastikan tidak pernah diundang lagi dalam suatu acara.
Lebih lanjut, JK menyebut Indonesia memiliki total 800 ribu masjid dan musala. Angka tersebut, kata JK, tentu sulit untuk diawasi semua.
Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel telah menjelaskan pandangan utuhnya soal usulan mekanisme kontrol rumah ibadah. Upaya itu dinilai sebagai bentuk pelibatan masyarakat setempat dalam pengawasan mencegah radikalisasi di lingkungan sekitar.
"Terhadap penggunaan tempat-tempat ibadah untuk menyebarkan rasa kebencian, kekerasan, mekanisme kontrol itu artinya bukan pemerintah yang mengontrol. Mekanisme kontrol itu bisa tumbuh dari pemerintah beserta masyarakat," kata Kepala BNPT dalam keterangan tertulis Kamis, 7 September 2023.
Kepala BNPT mengusulkan mekanisme moderasi beragama di rumah ibadah saat menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Irjen Pol (Purn) Safaruddin yang menyinggung adanya karyawan PT KAI terpapar paham radikalisme beberapa waktu lalu. Safaruddin mengatakan terdapat sebuah masjid yang berada di kawasan Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, yang kerap kali konten dakwahnya mengkritik pemerintah.
