Samarinda Kuatkan Transformasi Ekonomi dan Koneksi Regional IKN

Wali Kota Samarinda Andi Harun memaparkan strategi Pemerintah Kota (Pemkot) dalam merevitalisasi identitas kota menuju visi sebagai pusat peradaban dan episentrum pembangunan nasional. Salah satu ikon yang direvitalisasi adalah kawasan Citra Niaga, yang dibangun pada 1985 dan meraih Aga Khan Award for Architecture pada 1989.

“Ini kawasan Citra Niaga dibangun tahun 85, dan sejak 2023 kami mengambil langkah untuk melakukan revitalisasi tanpa sedikit pun mengubah gagasan awal pembangunan Citra Niaga itu,” ujar Andi Harun dikutip dari Newsline, Metro TV, Jumat, 21 November 2025.

Revitalisasi tersebut menjadi bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan Teras Samarinda, yakni ruang terbuka publik terintegrasi yang berpusat di Sungai Mahakam wilayah yang selama ini dipunggungi kota.

“Selama ini kesannya sungai dibelakangi. Sekarang kita jadikan sebagai bagian depan dari rumah besar Samarinda,” katanya.

Sebagai Riverside City, Samarinda kini menempatkan sungai sebagai wajah depan kota, sekaligus mendukung rencana pembangunan Little China Town. Pemkot mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan, mencapai 8,66 persen, didorong oleh transformasi ekonomi dari sektor sumber daya alam menuju konstruksi dan jasa perdagangan. Transformasi ini dinilai penting karena sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan gas bersifat tidak terbarukan.

“Kami tahu bahwa sumber daya alam di Kalimantan Timur adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Maka kita melanjutkan usia ekonomi kota pada sektor non-sumber daya alam,” jelasnya.

Samarinda memosisikan diri sebagai pusat jasa dan perdagangan dalam konsep Tricity Connective atau Koneksi Tiga Kota yang tengah disusun di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Konsep tersebut menghubungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan, Balikpapan sebagai kota industri dan logistik, serta Samarinda sebagai kota jasa dan pendidikan (knowledge service).

Penguatan sektor jasa juga dibarengi dengan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai human capital index yang lebih kuat. Sejumlah infrastruktur strategis turut dikerjakan, termasuk terowongan di kawasan Selili senilai Rp400 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan skema multi-kontrak. Terowongan ini akan menjadi jalur konektivitas baru Samarinda, Balikpapan dan IKN, menggantikan ketergantungan pada Jalan Otto Iskandardinata yang rawan insiden dan menanjak.

Terkait banjir, Andi Harun menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada elevasi tanah yang hampir setara dengan permukaan air sungai. Penanganannya dilakukan melalui pembangunan tanggul, pengerukan sedimentasi Sungai Karang Mumus, pembangunan sheet pile, hingga penyediaan rumah pompa dan kolam retensi.
 

“Kita harus menanggulangi sedimentasi dan membangun sheet pile sepanjang Karang Mumus,” ujarnya.

Penertiban tata kota seperti kemacetan, parkir liar, dan aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan pendekatan humanis namun tegas untuk menjaga iklim investasi dan ketertiban sosial.

“Sebuah kota bertumbuh baik ketika mampu mengendalikan semua anasir yang mengganggu keamanan, investasi, dan tata kota,” tegasnya.

Samarinda juga memperkuat konsep Smart City melalui penyusunan roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta peluncuran aplikasi terpadu SamaGov. Aplikasi ini menyatukan layanan digital seluruh perangkat daerah, termasuk rekam medis terintegrasi yang sebelumnya menjadi hambatan layanan kesehatan. Menurut Andi Harun, tantangan terbesar bukan pada sistem, melainkan budaya digital masyarakat.

“Tantangan paling berat adalah budaya perubahan, budaya digital. Kita harus edukasi bahwa fungsi telepon pintar tidak hanya komunikasi, tetapi juga layanan publik,” katanya.

Dari sisi fiskal, Pemkot merespons pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dengan efisiensi APBN 2026, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penutupan kebocoran penerimaan tanpa membebani masyarakat. Selain itu, Samarinda terpilih menjadi anggota dewan eksekutif United Cities and Local Governments Asia Pasifik (UCLG ASPAC), membuka peluang diplomasi kota dan kolaborasi isu global seperti pembangunan berkelanjutan dan kota berketahanan iklim. Keanggotaan ini telah menghasilkan hibah Global Fund untuk pengembangan ruang publik mandiri energi yang melibatkan masyarakat.

(Muhammad Fauzan)