Dilema Indonesia Urusi Membeludaknya Pengungsi Rohingya

Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya pada November 2023 menimbulkan polemik. Belakangan terungkap, para pengungsi nekat masuk ke Indonesia melalui jalur gelap dengan membayar belasan juta rupiah. 

Kehadiran pengungsi Rohingya mendapat penolakan keras dari warga Kota Sabang, Aceh. Warga meminta para pengungsi agar dipindahkan segera untuk mengantisipasi terjadinya gesekan antara penduduk lokal dengan ratusan imigran. 

Terbaru, polemik eksodus warga Rohingya ke Aceh berujung pada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kapolda Aceh Irjen Pol. Achmad Kartiko mengatakan, gelombang pengungsi Rohingya erat hubungannya dengan penyeludupan manusia berskala besar. Nilai transaksinya pun ditaksir mencapai Rp3,3 miliar. 

"Rohingya yang datang ini tidak murni pengungsi yang terusir dari Myanmar. Mereka membayar kapal milik orang Bangladesh untuk masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur yang resmi, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai people smuggling atau penyelendupan manusia," kata Kapolda Aceh Irjen Pol. Achmad Kartiko.

Temuan tindak pidana perdagangan orang dalam gelombang pengungsi Rohingya turut disorot oleh Presiden Joko Widodo. "Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal," tegasnya. 

UNHCR menilai, pemerintah sudah memiliki landasan hukum yang jelas dalam menangani pengungsian Rohingya. Namun atas alasan kemanusiaan, UNHCR mendorong pemerintah tetap memberi ruang bagi pengungsi untuk bertahan hidup. 

"Tentunya UNHCR terus menyerukan compassion dan hospitality, serta mendukung pendaratan pengungsi yang berada dalam situasi bahaya," kata Hendrik Therik selaku Assistant Protection of Officer UNHCR. 

Membeludaknya jumlah pengungsi Rohingya ke Indonesia memunculkan opsi dibukanya Pulau Galang sebagai lokasi penampungan sementara bagi para imigran. Namun, opsi ini masih perlu dikaji, itu kata pemerintah.