19 November 2026 02:53
Jakarta: Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka polemik baru di tubuh kepolisian. Kasus ini disebut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri dan mengungkap dugaan rangkaian operasi penyadapan terhadap sejumlah pihak.
Di tengah penyelidikan, penanganan dugaan tindak pidana makar juga ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, sejauh mana bukti yang telah dikantongi penyidik? Apakah rangkaian peristiwa ini memenuhi unsur tindak pidana makar?
Advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyimpan persoalan yang lebih luas dari dugaan makar. Ia mempertanyakan siapa pihak yang membutuhkan informasi hasil penyadapan, bagaimana informasi itu digunakan, serta siapa yang mendanai pengadaan alat penyadap.
“Barangkali jauh lebih besar dari makar. Kalau makar kan itu ke Presiden, penguasa yang sah yang mau di diganti dengan cara dibunuh atau dilukai segala macam, atau mengganti pemerintahan, atau merebut kekuasaan, mengganti pemerintahan atau yang yang sifatnya merebut wilayah tertentu, itu yang ke Presiden. Tetapi kan ini yang disadap ini sudah taruhlah kalau misalnya Listyo Sigit ini berkuasa sebagai Kapolri menjabat itu sudah hampir 6 tahun,” kata Haris dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu 18 November 2026.
Penyadapan diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah kalangan, mulai dari pejabat, politisi, pengusaha, aktivis, hingga jurnalis, dengan perkiraan jumlah sasaran mencapai 6.000 orang.
"Yang disadap itu mungkin banyak, angkanya ada 6.000. Apakah 6.000 itu ada konteksnya masing-masing? Lalu bagaimana mereka menggunakan informasi itu?"
Alat 'Pukul' Lawan Bisnis dan Politik
Menurut Haris, informasi hasil penyadapan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, termasuk persaingan bisnis dan politik. Ia mengaku memiliki pengalaman melihat sejumlah orang yang disebut dalam perkara ini mempunyai keterkaitan dengan bisnis pertambangan dan perkebunan.
"Jadi menggunakan informasi ini untuk ngantemin lawan-lawan bisnisnya, itu satu. Yang kedua, menggunakan informasi ini untuk ngantemin lawan-lawan politiknya," ujarnya.
Haris juga menduga informasi hasil penyadapan dapat digunakan untuk menggerakkan kelompok tertentu guna menyerang masyarakat sipil, aktivis, dan jurnalis. Ia menilai dugaan tersebut perlu ditelusuri agar pengungkapan perkara tidak berhenti pada pelaksana penyadapan.
"Dugaan saya ini bukan sumbangan, ini patungan. Patungan itu yang punya kepentingan politik. Tapi kita tahu di Indonesia yang punya kepentingan politik itu juga punya sumber-sumber bisnis," ungkapnya.
Baca Juga :
Haris mendorong penyidik menelusuri sumber dana perangkat penyadapan, termasuk melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, audit dapat membantu mengidentifikasi perangkat yang dibeli menggunakan uang negara dan lembaga yang memilikinya.
"Pertama dugaan saya penyidik pasti sudah panggil BPK, apakah alat-alat sadap ini dibeli pakai uang negara? BPK nanti akan ngomong yang mana yang dibeli pakai duit negara dan ada di lembaga-lembaga mana saja," kata dia.
Menelusuri Sosok End User
Senada, pengamat intelijen Wawan Purwanto menilai penyadapan terhadap berbagai kalangan menunjukkan adanya informasi penting yang hendak diperoleh.
"Kalau informasi itu 90 persen terbuka, informasi yang tertutup itu 10 persen. Nah, 10 persen inilah yang dicari dengan cara intersep tadi, salah satunya dengan trik penyadapan," ujarnya.
Wawan juga menyoroti keberadaan pihak yang menjadi pengguna akhir atau end user serta pihak yang membiayai pengadaan alat. Ia menyebut perangkat penyadapan membutuhkan biaya besar sehingga sumber pendanaannya perlu ditelusuri.
"Dan tentu ini ada end user-nya, ada penyandang dananya. Ada yang juga peralatan itu kan tidak murah, triliunan, dan itu pasti ada penyandangnya juga," kata Wawan.
Menurut Wawan, penelusuran pendanaan perlu membedakan apakah perangkat dibeli menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau berasal dari sumber lain, seperti bantuan pengusaha. Jika menggunakan APBN, pengadaan dan penggunaannya dapat ditelusuri melalui audit BPK.
"Kalau misalnya ini diperoleh dari penerimaan lain, misalnya bantuan dari pengusaha ataupun sejenisnya, tentu itu juga ada pertanggungjawabannya," ujarnya.
Wawan mengingatkan agar penyelidikan tidak berhenti pada pihak yang diduga melaksanakan penyadapan. Menurutnya, rangkaian perkara perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah pengguna akhir benar-benar berada pada pihak yang telah disebut atau masih ada pihak lain.