20 November 2026 17:00
Pemerintah menyiapkan skema pelayanan terintegrasi atau full board untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Melalui skema tersebut, jemaah haji Indonesia akan mendapatkan layanan terpadu di Tanah Suci dengan rata-rata biaya pelunasan yang lebih ringan hingga Rp3,4 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Maria Assegaff menjelaskan skema full board merupakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak mengurangi jenis layanan bagi jemaah, tetapi mengubah mekanisme pengadaan dari sebelumnya dilakukan secara terpisah menjadi satu paket terpadu.
"Kalau biasanya kita memilih sendiri untuk akomodasinya, paket konsumsinya, kemudian paket transportasinya, kali ini jasanya sudah jadi satu paket full board pelayanan bagi jemaah termasuk juga layanan Masyair. Jadi tidak mengubah layanan sebenarnya, hanya mekanismenya saja yang berubah," ujar Maria dalam tayangan Metro Siang Metro TV, Jumat, 20 November 2026.
Dalam paparan segmen Fact Check Metro TV, perubahan mekanisme pengadaan melalui platform Nusuk juga disebut mempercepat proses pengadaan layanan sekitar 44,4 persen. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 45 hari kini dapat diselesaikan dalam 25 hari, mulai dari pemesanan layanan, penetapan penyedia, hingga penyelesaian kontrak.
Dari sisi pembiayaan, rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 tercatat sebesar Rp98.466.351. Jumlah tersebut terdiri atas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen, serta nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp43.817.526 atau 44,50 persen.