Menanti 2 Cawapres Usulan Prabowo, Ini Tahapan dan Jadwal Pemilihan di MPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR yang digelar secara tertutup pada Jumat, 13 November 2026.

Dalam tayangan Metro Siang Metro TV yang dibawakan Jurnalis Metro TV Valerie Budianto, Sabtu, 14 November 2026, dijelaskan rapat gabungan yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani bersama delapan wakil ketua dan jajaran pimpinan MPR menghasilkan empat keputusan utama. Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, MPR memutuskan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden serta membentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat pemberitahuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo pada Jumat, 13 November 2026, setelah rapat gabungan selesai. Melalui surat tersebut, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari atau hingga 27 November 2026 untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Surat pemberitahuan itu juga memuat jadwal pelaksanaan sidang serta persyaratan calon wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Persyaratan tersebut mencakup kewarganegaraan Indonesia, batas usia minimal, kondisi kesehatan, dan kelengkapan dokumen pendidikan.

Dalam mekanisme pengisian jabatan tersebut, kewenangan mengusulkan dua kandidat berada di tangan Presiden. Sementara itu, MPR bertugas memilih satu dari dua nama yang diajukan.

Untuk mempersiapkan seluruh tahapan pemilihan sebelum sidang paripurna pada 2 Desember 2026, MPR membentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc. Masing-masing tim beranggotakan 36 orang yang berasal dari berbagai unsur dan fraksi di parlemen.

Tim Verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi kedua kandidat. Pemeriksaan dilakukan paling lama tujuh hari sejak nama calon diterima dari Presiden. Dokumen yang diperiksa meliputi persyaratan administratif, termasuk ijazah pendidikan yang sebelumnya menjadi perhatian salah satu fraksi di parlemen.

Sementara itu, Tim Ad Hoc yang dipimpin tiga wakil ketua MPR bertugas menyusun rancangan Ketetapan (TAP) MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih. Dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum formal dalam proses pengesahan.
 

 

Pemilihan hingga pelantikan dijadwalkan satu hari

Sidang paripurna pemilihan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Kedua kandidat yang diusulkan Presiden akan diundang untuk hadir secara langsung dan menyatakan kesediaannya apabila terpilih. Seluruh rangkaian pemilihan, pengesahan, hingga pengucapan sumpah atau janji jabatan direncanakan berlangsung dalam satu hari sidang.

Pemilihan dilakukan oleh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD RI melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara (voting). Berdasarkan mekanisme yang dipaparkan dalam rapat tersebut, apabila pemungutan suara pertama belum menghasilkan keputusan, MPR akan menggelar pemungutan suara ulang satu kali.

Jika proses tersebut tetap tidak menghasilkan keputusan, penentuan satu dari dua kandidat yang diajukan akan dikembalikan kepada Presiden.

Di tengah persiapan MPR, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum dan perwakilan partai politik pendukung pemerintah di Istana Bogor, Jumat malam, 13 November 2026.

Pertemuan tertutup yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri sejumlah tokoh politik, di antaranya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi partai lainnya.

Seusai pertemuan, Zulkifli Hasan menyampaikan Presiden belum mengumumkan kandidat wakil presiden. Prabowo masih memberikan kesempatan kepada partai-partai koalisi untuk membahas dan menyampaikan usulan nama.

"Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu, nanti untuk dia (Presiden) mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan (cawapres)," ujar Zulkifli Hasan.

Zulkifli menegaskan PAN tidak mengajukan kader untuk mengisi posisi wakil presiden. Partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai kandidat kepada Presiden.

Dengan adanya waktu pembahasan sekitar satu pekan, koalisi pemerintah masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertimbangan sebelum Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Pengajuan tersebut harus dilakukan paling lambat 27 November 2026, sesuai tenggat yang ditetapkan MPR.