Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa majelis hakim dilarang keras menerima intervensi dari pihak luar, baik dari unsur kekuasaan maupun perseorangan, dalam memutus sebuah perkara pidana. Putusan pengadilan harus murni didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
Fickar menyebut independensi tersebut merupakan syarat mutlak untuk menjamin kebebasan peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia.
"Hakim harus memutuskan suatu perkara didasarkan pada bukti-bukti yang ada di pengadilan dan keyakinannya sendiri. Dia tidak boleh menerima intervensi dari pihak luar maupun kekuasaan," tegas Fickar, dikutip dari Breaking News, Metro TV, Kamis 5 November 2026.
Sikap independen hakim menjadi sangat krusial mengingat sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menganut model adversarial atau terbuka. Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 1981, proses persidangan memberikan hak yang setara bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pihak terdakwa.
Menurut Fickar, peradilan pidana tidak lagi bersifat searah di mana negara mendominasi pembuktian. Saat ini, terdakwa berhak membantah dakwaan, membela diri, hingga mengajukan barang bukti dan saksi yang meringankan (
a de charge).
"Siapa yang mengajukan fakta, dia harus membuktikan. Siapa yang membantah, juga harus membuktikan bantahannya. Karena itu, peradilan menjadi forum di mana para pihak diberikan kebebasan untuk membuktikan," jelasnya.
Proses adu argumen dan saling uji kelayakan alat bukti antara penuntut umum dan penasihat hukum inilah yang membuat persidangan perkara pidana sering memakan waktu panjang, sebelum akhirnya disimpulkan dan diputus oleh majelis hakim.
Streaming