Segera Atasi Prahara Polusi Udara Agar Tak Merajalela

Kerja total dan butuh waktu, itulah penegasan Presiden Joko Widodo menyikapi polusi udara yang makin parah. Menteri Luhut Binsar Pandjaitan pun ditunjuk Presiden sebagai komandan lapangan mengatasi makin parahnya polusi udara.

Presiden mengancam menutup perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah dalam mengatasi polusi udara.

"Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin di rapat sudah saya sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini, karena harga kesehatan yang sudah kita bayar itu mahal sekali," tegas Presiden di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023.

Dalam hal penegakan hukum Kementerian LHK telah menjatuhkan sanksi pada sebelas entitas bisnis yang menyebabkan pencemaran udara dari 351

"Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administrasi yaitu sebelas entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira 4-5 minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan," ungkap Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar.

Sementara itu ada enam besar kasus gangguan pernapasan akibat parahnya polusi udara yang dilaporkan makin meningkat. Dampaknya tentu saja menjadi beban BPJS yang juga semakin membengkak.

Polusi udara menduduki posisi kelima sebagai faktor resiko kematian tertinggi di Indonesia. Segera atasi prahara polisi udara agar tak makin merajalela.