Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo menyebut adanya sekat antara stakeholder menyebabkan proses akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat tidak dapat memenuhi target. Ia berharap melalui rapat koordinasi Kelapa Sawit Nasional dapat dirumuskan kebijakan dan regulasi baru untuk mempermudah program Peremajaan Sawit Rakyat.
Sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tercatat sub sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor dengan kontribusi sebesar Rp622,37 triliun atau setara 97,16 persen.
Data Badan Pusat Statistik sepanjang 2022 mencatat, pertumbuhan ekspor pertanian mampu menopang pendapatan negara dengan kontribusi sebesar Rp640,56 triliun atau naik 3,93 persen.
Diharapkan melalui rapat koordinasi Kelapa Sawit Nasional dapat dirumuskan kebijakan dan regulasi baru untuk mempermudah jalannya program peremajaan sawit rakyat.
Pemerintah menargetkan 180 ribu hingga 200 ribu hektare perkebunan sawit per tahun yang dilakukan peremajaan. Program peremajaan sawit rakyat ini terus digenjot melihat banyak tanaman sawit yang sudah tua dan tidak produktif lagi.
Untuk memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam percepatan pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat, Kementan bersama kementerian agraria dan tata ruang serta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melakukan penandatanganan komitmen bersama.
Diharapkan dengan adanya penandatanganan ini dapat meminimalisasi hambatan khususnya pada tahap administrasi kelengkapan persyaratan pengajuan Peremajaan Sawit Rakyat.
