Buruh Sebut Permendag No 8 Bunuh Industri Tekstil Tanah Air

Buruh mengecam Peraturan Menteri Perdagangan yang dinilai memberi kelonggaran bagi tekstil asing, terutama asal Tiongkok. Walhasil Kaum Buruh berunjuk rasa menuntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 itu dicabut.

Buruh menilai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor membunuh roda industri tekstil Tanah Air. 

Pemutusan hubungan kerja dan tutupnya sejumlah pabrik tekstil jadinya tidak terelakkan. Tidak hanya masalah PHK, buruh juga meminta tanggung jawab pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja yang terkena imbas putus kontrak. 

"Bukan hanya karena persoalan PHK, tetapi yang harus dilindungi juga adalah bagaimana terkait dengan jaminan sosial mereka, ketika mereka ter-PHK," ungkap Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional, Iwan Kusmawan.
 

Baca: Partai Buruh: Family Office Cuma Nguntungin Asing!

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dianggap memberikan kelonggaran terhadap produk tekstil asing, terutama asal Tiongkok. Oleh sebab itu produk asing membanjiri pasar domestik, di saat kemampuan industri tekstil Tanah Air terbatas.

Massa buruh memberi waktu sepekan kepada pemerintah untuk mencabut regulasi yang dianggap menindas rakyat. Ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia kerja seluruh Indonesia berunjuk rasa imbas maraknya PHK di industri tektil.

Selain menuntut dicabutnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024, massa juga menuntut pemerintah melindungi industri dalam negeri.

"Oleh karena itu, Kami minta kepada Presiden khususnya Menteri Perdagangan untuk mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024, karena itu bukan merupakan satu regulasi yang menguntungkan bagi para pekerja, termasuk dunia usaha," jelasnya.