Dianggap Kurang Sosialisasi, Ketua MPR Usul Kebijakan Iuran Tapera Ditunda

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan para pekerja untuk simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera) ditunda. Penundaan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat.

"Saran saya supaya tidak jadi pro kontra di-hold dulu, sambil dilakukan sosialisasi, baru kemudian dilakukan kembali," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024.

Bambang Soesatyo mengatakan potongan iuran perlu dikaji ulang dan melakukan sosialisasi, agar para pekerja di Indonesia paham dan mengerti manfaat potongan Tapera sebesar 3%.

"Agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan papannya," ujar Bamsoet.
 

Baca Juga: Legislator Sebut Pemerintah Harus Selektif Tetapkan Peserta Tapera

Di sisi lain, Bamsoet menyebut pengajian kebijakan juga diperlukan. Karena, kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat yang tengah menurun.

"Rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan riil ya, jadi jika dipotong itu akan mengurangi kebutuhan rillnya sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek," ucap Bamsoet.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024. Pada Pasal 5 beleid itu dijelaskan bahwa setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera.

Pada Pasal 7 dirincikan jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera. Yaitu, tidak hanya ASN dan TNI-Polri, serta BUMN tetapi juga pekerja swasta dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah.