Pemda Diminta Cari Alternatif Pembiayaan di Luar APBD

Pemerintah daerah diminta untuk mencari alternatif pembiayaan infrastruktur selain dari APBD mulai dari penerbitan obligasi, land capture value maupun sarana pembiayaan lain. Hal ini penting untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang akan mendorong perekonomian daerah.
 
Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen akselerasi pertumbuhan ekonomi terus menjadi komitmen pemerintah. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024, total kebutuhan pendanaan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun dengan porsi pembiayaan swasta sebesar Rp2.707 triliun atau setara 42%.
 
Pemerintah daerah pun diminta untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah selain dari APBD, baik melalui penerbitan obligasi, land capture value, maupun sarana pembiayaan lainnya.
 

Baca: 250 Ribu Karyawan Kena PHK Imbas 60 Perusahaan Tekstil Gulung Tikar

BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pun berupaya melakukan transformasi menjadi development finance institution atau DFI bagi pemerintah daerah dengan fungsi layaknya Bank Dunia yang akan lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan ke berbagai wilayah di Indonesia.
 
“Kita lagi dalam proses transformasi menjadi development financial institution. Analogi yang sering dipakai kepada kami itu adalah mini world bank. Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman bantuan ke pemerintah negara-negara. Kita ini dianalogikan skala kecilnya kami memberikan pembiayaan pada pemda-pemda,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah.
 
Kabupaten Gianyar, Bali merupakan salah satu pemerintah daerah yang mendapatkan pembiayaan pembangunan infrastruktur dari PT SMI. Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar merupakan salah satu proyek infrastruktur yang mengakses fasilitas pembiayaan dari PT SMI sejak tahun 2016 dengan total pembiayaan sebesar Rp 327,8 miliar.
 
“Dengan adanya dana dari PT SMI ini jadi di sana ada pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan. Ada manfaat sosialnya, tenaga kerja lokal juga harus dibatasi dan ada tenaga kerja lokal yang diadopsi yang dimanfaatkan dalam pembangunan ini,” kata Plt Kepala BPKAD Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama.