Pembentukan Kementerian Haji Jawab Teguran dari Otoritas Arab Saudi

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diharapkan menjadi wajah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Pelayanan jemaah diharapkan bisa lebih profesional, transparan, dan juga tentu saja mampu menjawab teguran keras dari Arab Saudi.

Sebelumnya, pada pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) 2 Juli 2025, di Jeddah, Pemerintah Arab Saudi menegur pelaksanaan ibadah haji 2025 yang buruk.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan Arab Saudi menyoroti data kesehatan jemaah yang tidak transparan. Data resmi menunjukkan 14 persen jemaah yang wafat pada musim haji 2025 berasal dari Indonesia.

Pemerintah Arab Saudi juga menyinggung sistem multisyarikah yang dipakai. Sistem tersebut menimbulkan persaingan tidak sehat, sehingga menyebabkan kekacauan akomodasi, konsumsi, hingga transportasi.
 

Baca: Anggaran Haji di Kemenag Otomatis Beralih ke Kementerian Haji

Juru bicara BP Haji Ichsan Marsha menyebut BP Haji tengah berfokus mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026 sambil menata transformasi kelembagaan menjadi kementerian.

"Kami akan bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Tentu saat ini kita juga tengah dihadapkan oleh timeline waktu penyelenggaraan haji yang sudah dimulai ditetapkan oleh Arab Saudi. Kami akan mulai menata kelembagaan dalam konteks penyiapan berbagai SOP dan tahapan-tahapan untuk penyelenggaraan haji 2026," kata dia dalam Metro Siang, Metro TV, Selasa, 26 Agustus 2025.

"Kalau untuk anggaran akan dibahas di BPIH dan juga untuk proses awal kemarin dubes bersama Komisi VIII itu sudah ada pembahasan untuk pembayaran dana awal untuk booking sejumlah lokasi di masyair berkaitan dengan permintaan Arab Saudi yang mesti kita bayarkan terlebih dahulu," tambahnya.

Ichsan menambahkan pendirian Kementerian Haji dan Umrah mendapat apresiasi dari Pemerintah Arab Saudi.

"Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah tentu ini juga diapresiasi oleh Otoritas Kerajaan Arab Saudi mengingat adanya kementerian khusus. Inilah bukti dari keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji," ujarnya.