Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah hal berhasil dicapai, tetapi masih banyak juga PR yang harus dievaluasi agar bisa terus ditingkatkan.
Kinerja salah satu Kementerian Koordinator di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam.
Kemenko Polkam saat ini dipimpin oleh Djamari Chaniago yang mengkoordinir delapan kementerian di bawahnya. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, TNI-Polri, serta instansi lain yang dianggap perlu.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kemenko Polkam terbagi dalam tujuh desk yang memang sudah dibuat oleh Menko Polkam terdahulu, Budi Gunawan.
Stabilitas politik
Yang berhasil dihimpun oleh Kemenko Polkam pada bulan Juni 2025, yakni Kemenko Polkam mendapatkan nilai 70,8 persen untuk stabilitas politik. Angka 70,8 persen ini menggambarkan bagaimana kepuasan publik terhadap stabilitas politik yang tercipta di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pemerataan kepuasan publik ini juga terekspresi oleh apresiasi dari kalangan dengan latar belakang politik yang berbeda.
Diketahui, sejak awal dilantik Presiden Prabowo menekankan perlunya persatuan bangsa. Publik juga melihat bagaimana Presiden merangkul sebanyak-banyaknya koalisi politik, bahkan mengajak lawan politiknya untuk bergabung di dalam Kabinet Merah Putih.
Langkah ini diadaptasi Kemenko Polkam melalui setiap koordinasi hingga akhirnya output yang masyarakat rasakan mampu menciptakan stabilitas politik yang baik.
Kinerja ekonomi makro
Pada kinerja ekonomi makro, Kemenko Polkam mendapatkan skor 67,4 persen. Kinerja ekonomi makro ini adalah ukuran seberapa baik suatu perekonomian nasional berjalan, dan apakah telah mencapai tujuan utamanya.
Artinya, dengan skor 67,4 persen, Kemenko Polkam cukup keterlibatannya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, hingga lapangan kerja yang memadai. Di mana hal ini diukur melalui berbagai indikator, seperti PDB, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, hingga neraca pembayaran.
Penegakan hukum
Dalam bidang penegakan hukum, Kemenko Polkam mendapatkan skor 67,8 persen. Angka ini masih lebih rendah dari pada stabilitas politik, namun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja ekonomi makro.
Artinya, masyarakat cukup puas dengan penegakan hukum di Indonesia sejauh ini. Namun memang tidak mengesampingkan fakta, masih maraknya kasus hukum yang belum tuntas atau mungkin sudah tuntas tapi dianggap kurang adil menurut kacamata publik.
Misalnya kasus korupsi yang masih merajalela, yang kerap kali juga diakui dan menjadi konsern dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, hingga saat ini masih maraknya kasus kekerasan seperti pemerasan, penembakan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Untuk itu perlu adanya reformasi di tubuh institusi penegak hukum.
Keamanan nasional
Di sektor keamanan nasional, Kemenko Polkam mendapatkan kepuasan publik mencapai 83,1 persen. Artinya, hingga bulan Juni 2025 kinerja dari pemerintah dalam menjamin rasa aman warga dari ancaman, tekanan, dan kejahatan, baik di dalam maupun luar negeri mendapatkan apresiasi yang positif. Namun publik tidak lupa bahwa di akhir Agustus lalu ada aksi demonstrasi besar-besaran. Ini tidak dapat dipungkiri, pasti mempengaruhi keamanan nasional.
Meski demikian, kita melihat bagaimana respons dari Presiden Prabowo yang langsung memanggil semua pihak melakukan konferensi pers di Istana, menyatakan sikap dan juga komitmennya untuk bisa memberikan rasa aman bagi rakyat Indonesia.
Kepuasan publik
Yang berhasil mencapai
kepuasan publik tertinggi adalah stabilitas sosial budaya yang mencapai 95,1 persen.
Streaming